oleh

Kasus Korupsi Dana Desa, oleh Oknum Perangkat Desa Dahadano Gawu Gawu, Baca Beritanya disini..

Suarawarga.com,
(22-06-2021).Tiga oknum perangkat Desa Dahadano Gawu-Gawu, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli memenuhi panggilan dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi yang bersumber dari Dana Desa. Selasa (21/06/2022).

Diketahui, Ketiga oknum tersebut bernama Lestari Harefa (Mantan Kepala Desa Dahadano (Gawu-Gawu) dan Iman Perlindungan Hulu (Mantan Pj) serta Dewi Margaret Gulo (Bendahara).

Kasi Pidsus, Solidaritas Telambanua saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pemanggilan ketiga oknum itu untuk meminta keterangan lanjutan.

“Tahap penyelidikan, permintaan keterangan lanjutan, “Ungkapnya.

Sementara, Ketiga oknum yang terpanggil itu masih belum bisa dikonfirmasi dihalaman kejaksaan negeri gunungsitoli Berupaya menghindari beberapa Wartawan dan tidak memberi pernyataan
Yang jelas

Ditempat terpisah, Ketua BPD Sehati Harefa,Wakil BPD Martinus Lase,dan Setiaman Lase (Pelapor) yang merupakan salah satu warga Desa Dahadano Gawu Gawu menjelaskan bahwa pemanggilan ketiga oknum itu berdasarkan hasil laporan masyarakat sekitar tiga tahun yang lalu di inspektorat Kota Gunungsitoli dan setelah melalui proses yang sangat panjang dan akhirnya terbukti ada temuan
Yang Dilimpah Kan Inspektorat Ke Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Dan Juga
Ditambah Temuan Kejaksaan Sebesar
Rp.44.000.000 Sehingga Total seluruhnya Rp.372.000.000.

“Hasil Pemeriksaan (LHP) dari tim audit Inspektorat Kota Gunungsitoli dari Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 dan Tahun 2020 yang bersumber dari keuangan Dana Desa Dahadano Gawu-gawu sebesar kurang lebih Rp 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), “ujar Warga.

Lebih lanjut, Setiaman menuturkan bahwa bukan hanya senilai ratusan itu dan masih ada lagi rekomendasi Pemerintah Kota Gunungsitoli ke Kejaksaan Negeri Gunungsitoli yang bernilai miliaran rupiah.

“Kami sangat mendukung Kejaksaan Negeri Gunungsitoli untuk mengusut tuntas kasus korupsi Dana Desa ini secara terbuka ke publik dan apabila mereka terbukti ada indikasi korupsi harus di pertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum, “Pungkas Setiaman Lase

Sw. 120