oleh

Ketua Lsm Federasi keadilan (FKR) Menyoroti Peningkatan jalan Lapen Ujungloe dengan dana Anggaran Dak : 3, 6 Milyar tahun 2021 

Suarawarga.com.sulsel. Jeneponto – Pekerjaan jalan ruas ujungloe (Lapen) yang menelan anggaran 3,6 milliar diduga minim asas manfaat akibat perencanaan tabrak aturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Asrianto Indar jaya, Ketua Federasi Keadilan Rakyat (FKR) mengatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Jeneponto telah keliru dalam menanggapi surat klarifikasi kami. Saat ditemui oleh Departemen Investigasi FKR diketahui bahwa Kepala Bidang Masuri lalang bersama PPTK Erwin mengatakan bahwa terkait masalah pekerjaan yang tidak tersambung (Chutting) karena adanya pemberitahuan dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa ada permen LH yang mengatur atau menahan pelaksanaan pekerjaan jalan umum di lokasi TPA. 

Lanjut PPTK Erwin saat itu, mengatakan bahwa untuk permasalahan ini silahkan koordinasi atau datang langsung kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup. Kami di Bina Marga telah merencanakan dan mengerjakan sesuai gambar.

Menanggapi hal tersebut, Departemen Investigasi FKR melakukan komunikasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Jeneponto dan telah mendatangi kantor DLH untuk mendapat informasi serta bukti aturan Permen LH. 

Kami sudah membaca langsung dan telah berkoordinasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup. Betul ada permen yang melarang adanya jalan umum yang melintas di TPA tetapi itu Permen PUPR sendiri bukan Permen LH. Artinya sesuai analisa dan kajian kami bahwa Bidang Bina Marga Dinas PUPR Jeneponto telah merencanakan pekerjaan yang menambrak aturan sendiri. Ungkapnya

Olehnya itu kami menunggu surat balasan klarifikasi dari pihak Bidang Marga Dinas PUPR Jeneponto serta tindaklanjut daripada surat tembusan kami ke kepala Inspektorat kabupaten Jeneponto. 

Pekerjaan yang seharusnya direncanakan semaksimal mungkin untuk menghindari atau meminimalisir segala bentuk perubahan pekerjaan pada proses pelaksana an malah diyakini bahwa masalah pemotongan atau tidak tersambungnya ruas jalan tersebut akibat menabrak salah satu aturan permen PUPR sendiri.

Proyek peningkatan jalan jenis lapen yang diketahui sumber anggarannya dari Dana Alokasi Khusus Kemendes ini diduga sarat akan penyimpangan yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Mengapa demikian, karena fungsi atau tujuan daripada pembangunan infrastruktur justru tidak efesien dan efektif serta terkesan tidak patuh terhadap prinsip-prinsip sesuai Perpres no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tegas Departemen Investigasi FKR

Kami juga meminta kepada Bupati Jeneponto agar mengintruksikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang hari ini menjabat sebagai Sekertaris Daerah untuk mengevaluasi kinerja Kabid Bina Marga beserta bawahannya.

(SW 054)