oleh

Laporan Seorang Kades Di Polres Takalar Terkesan Arogan Dan Dipaksakan

Suarawarga.com.Takalar-Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik (Penjelasan Umum UU ITE 2016).

Rasa aman bagi penggunan teknologi dan informasi dapat berupa perlindungan hukum dari segala gangguan tindak pidana, baik secara verbal, visual maupun yang menyebabkan terjadi kontak fisik. Pencemaran nama baik dalam Bahasa Inggris di terjemahkan dengan defamation. Dalam The Law Dictionary, defamation merupakan perbuatan yang merusak atau membahayakan reputasi seseorang dengan pernyataan palsu dan jahat. Istilah tersebut merupakan istilah komprehensif dari fitnah.

Terkait laporan seorang Kades atas tunduhan pencemaran dengan laporan polisi bernomor STTLP/368/VIII/2022/SPKT/POLRES TAKALAR/POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal Senin 01 Agustus 2022 dengan terlapor Andi Hikma di Polres Takalar, Ketua LSM Jangkar Sulawesi Selatan Sahabuddin Alle menilai, ”Laporan peristiwa yang di sangkakan tidak memenuhi unsur pencemaran ataupun penghinaan yang mana Andi Hikma yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut sebatas mengomentari isi dari postingan berita disalah satu media online, dalam komentarnya dimedsospun terlapor tidak mencatut nama ataupun menyerang seseorang hanya semata-mata spontanitas keluhan seorang wanita sekaligus seorang istri terkait postingan istri pelapor disebuah medsos”.Kata Sahabuddin Alle

Sambungnya “Dalam laporannya di Polres Takalar pelapor mensangkakan peristiwa pidana terkait Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 45 ayat (3) kurang mendasar, malah terkesan arogan dan dipaksakan dimana dalam pasal tersebut terlapor hanya mengomentari isi berita media online diakun medsos pribadinya, jika mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkoinfo, Kapolri dan Jaksa Agung, tentang Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE sangat jelas pada pasal 27 ayat 3 huruf (c) Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan, sedangkan pada huruf (k) Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas”. Ungkap Sahabuddin Alle

Lanjut Sahabuddin Alle “SKB ini dibuat demi merespons suara masyarakat bahwa UU ITE itu kerap makan korban, karena dinilai mengandung pasal karet dan menimbulkan kriminalisasi termasuk diskriminasi jadi sangat jelas bahwa dalam pelaporan tersebut pelapor terkesan arogan karena sudah jelas apa yang menjadi pokok peristiwa pelaporan sama sekali tidak memenuhi unsur apalagi faktanya sangat jelas, bukan fitnah apalagi menyesatkan. Peristiwa pelaporan tersebut malah terkesan membungkam ruang kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan, pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi. Dan ini bisa berdampak pada integritas, wibawa serta kepercayaan seorang Kepala Desa yang seharusnya menjadi teladan dan panutan dimasyarakat yang dipimpinnya. Anehnya lagi pada saat diambil keterangan di Mapolres Takalar terlapor bertindak atas nama istri siri padahal sangat jelas dipedoman Implementasi pelapor orang perseorangan dan tidak bisa diwakili” Selasa (30/08/2022). Tegas Sahabuddin Alle

Menurut sahabuddin Alle” Nursalim Lingka yang menjabat Kepala Desa Laikang tersebut seharusnya fokus pada tupoksinya sesuai UU Desa No. 6 Tahun 2014, yaitu; Menyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Namun dengan kejadian tersebut Nursalim Lingka terkesan tidak menjaga warwah ataupun wibawanya selaku kepala desa malah membuat gaduh serta jadi bahan pergunjingan di tengah-tengah masyarakatnya sendiri yang seharusnya menjadi teladan didesa dimana dia menjabat. Ungkap Sahabuddin Alle

Dimana diketahui kepala Desa Laikang telah menikahi staffnya tanpa melalui proses Ijin poligami sesuai ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan saat dikonfirmasi via telepon, Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Mangarabombang menyampaikan bahwa yang bersangkutan belum mengurus persyaratan yang dimaksud “Benar pihak KUA kecamatan belum menerima permohonan izin poligami dari Pak Desa Laikang”. Selasa, (30/08/2022). Kata KUA Mangarabombang

Ketua LSM Jangkar Provinsi Sulawesi Selatan Sahabuddin Alle menambahkan”Atas kejadian tersebut pemerintahan desa sebagai gabungan fungsi masyarakat berpemerintahan (self governing community), Bupati sesuai tupoksinya seharusnya mengambil langkah pembinaan dan pengawasan sesuai instruksi UU Desa No. 6 Tahun 2014 demi menjaga citra dan wibawa pemerintah serta menghindari konflik horisontal tengah-tengah masyarakat”.Tegas Sahabuddin Alle (LM 095)