oleh

Partai Berkarya Ajak Masyarakat Kawal APBD Pangkalpinang 2022 Senilai Rp.800 Milyar

Suarawarga.com, Babel- Peran aktif seluruh komponen masyarakat baik yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) maupun aparat penegak hukum untuk ikut serta mengawasi implementasi pembangunan daerah dalam penggunaan dana APBD Kota Pangkalpinang Tahun 2022 sebesar Rp. 800 Milyar.

Karena kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian terpenting bila adanya proses demokrasi yang keterbukaan.

Hal itu sebagai upaya untuk terwujud sistem tata kelola pemerintah daerah yang transparan, bersih dan bertanggungjawab.

Demikian yang disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Firman kepada Laskarmedia.com pada saat Konsolidasi DPW Partai Berkarya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke DPD Partai Berkarya Kota Pangkalpinang, Rabu (9/2/2022).

Menurut Firman, dalam penggunaan anggaran ini benar-benar harus jelas, tepat guna dan tepat sasaran. Jangan sampai penggunanya tidak sesuai dengan aturan yang sesungguhnya.

“Mari kita sama-sama memonitoring dan sekaligus untuk memberi informasi bila ada kejanggalan ataupun kesalahan dalam penggunaan dana APBD ini,” ujar Firman.

Dikatakannya, dalam menyikapi APBD tahun 2022 Kota Pangkalpinang yang sedang berjalan ini, maka peran serta masyarakat sangat penting dan dibutuhkan.

Masyarakat bisa memberi masukan dalam konteks berupa pertanyaan–pertanyaan yang konstruktif ditujukan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Sehingga realisasi APBD kota Pangkalpinang berjalan sesuai aturan yang berlaku berlaku.

“Penyampaian pertanyaan dan masukan dari masyarakat ini dipandang perlu. Apa lagi Penyampaian langsung kepada kepada Walikota beserta Jajaran birokrasi nya,” kilah Firman.

Lebih jauh Firman menerangkan,
berdasarkan hasil kajian Indonesian Corruption Watch (ICW) bahwasanya 90 % kasus OTT yang dilakukan KPK serta kasus yang ditangani aparat penegak hukum terhadap Kepala Daerah beserta jajaran birokrasi, karena adanya indikasi terlibat aktif dalam Jual beli Jabatan, Mark-up anggaran dan fee proyek.

Kemudian 50% lagi dalam hal Penetapan Anggaran oleh Tim Penyusun Anggaran Daerah ( TPAD ).

“Perbuatan semacam itu jelas salah dan tidak dibenarkan. Itu KKKN. KKN itu jelas musuh kita bersama. Hal semacam ini jangan sampai terjadi di Pemkot Pangkalpinang,” tegas Firman seraya sambil berkali-kali mengacungkan jari telunjuknya keatas.

Untuk itu, lanjut Firman, semakin terbukanya akses informasi dan komunikasi serta dengan ditunjangi teknologi yang semakin canggih, tidak menutup kemungkinan siapa pun dan dari latar belakang apa pun bisa menyampaikan aspirasi nya.

Apakah itu dengan melalui media atau pun secara tertutup kepada instansi terkait. Baik itu di tingkat daerah maupun pusat.

Oleh karena itu, Firman juga berharap kiranya Pemkot Pangkalpinang harus menerapkan nilai-nilai Good Government dan Good Governance dalam menjalankan roda pemerintahan nya.

Firman mengajak semua komponen masyarakat termasuk Ormas, LSM, Insan pers serta Akademisi jangan segan atau sungkan dalam mengkritisi bahkan mengungkapkan jika memiliki bukti-bukti yang mengindikasikan terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) demi kemajuan kota Pangkalpinang.

“Kami dari Partai Berkarya siap mengakomodir aspirasi masyarakat maupun kelompok untuk memberikan pendampingan serta perlindungan sesuai dengan Tupoksi Partai Politik yang terdaftar di Menkumham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Firman

Jadi, tambah Firman, kekuatan Parpol tidak mesti dilihat dari segi perwakilannya di lembaga legislatif saja.

Akan tetap bisa juga parpol non parlemen bersuara lantang. Ketika rumah rakyat kurang merespon berbagai keluhan masyarakat dari cengkraman oligarki kekuasaan.

“Jangan takut untuk mengkritisi yang salah. Semuanya sudah dijamin negara. Karena negara kita berdasarkan hukum bukan kekuasaan mutlak,” tegas Firman sekali lagi.

Disisi lain Firman juga mengomentari tentang beredarnya desas desus yang kurang enak didengar di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang pasca berubahnya simbol singkatan PKP menjadi PGK yang ditengarai adanya aroma KKN dalam pengisian jabatan strategis dilingkungan Pemkot Kota Pangkalpinang.

Meskipun telah melalui mekanisme lelang jabatan namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan terindikasinya praktik KKN.

Tak itu saja, bersumber dari kicauan beberapa wartawan, terindikasi bahwa adanya bagi – bagi duit dalam kasus pelaksanaan Proyek Jembatan Jerambah Gantung Selindung yang penuh permasalahannya.

Secara teknis dan non teknis harus disikapi secara elegan serta dengan bukti-bukti yang konkret tanpa menimbulkan konflik kepentingan.

Untuk itu, sebagai wujud dalam mendorong pemerintah yang bersih dari unsur KKN, Partai Berkarya Babel telah sampaikan secara lisan ke salah satu penyidik KPK untuk di telusuri secara faktual permasahalan tersehut.

“Sekali lagi, mari kita sama-sama kawal APBD tahun 2022 Kota Pangkalpinang ini, demi kemaslahatan kepentingan masyarakat Pangkalpinang. Terkhusus kepada seluruh jajaran DPD Partai Berkarya Kota Pangkalpinang, saya intruksikan untuk terus lakukan kritik yang konstruktif,” tutur Firman. (LM-136).