oleh

Terbukti 4 Tahun Makan Gaji Buta, Mantan Guru SD Divonis 15 Bulan


Suarawarga.com, Medan-
Mantan Guru SDN-1 Sampiran I Kabupaten Barito Utara, Bijuri yang menjadi terdakwa tindak pidana korupsi (tipikor) terpaksa menerima putusan pidana dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Senin (10/1)

Dalam sidang yang digelar secara online, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palangka Raya yang diketuai oleh Hakim Erhammudin mengatakan terdakwa atas nama Bijuri terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Perbuatan terdakwa yang mangkir menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang guru selama 4 tahun namun tetap menerima gaji telah merugikan negara sebesar Rp 189.131.574.

“Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. Terhadap terdakwa divonis pidana penjara 1 tahun 3 bulan dan denda Rp 50 juta subsider kurungan 1 bulan serta membayar uang pengganti Rp189.131.574 atau diganti penjara selama 8 bulan,” tegas Hakim Ketua Majelis, Erhammudin.

Bijuri beralasan lokasi sekolah tempatnya mengajar terlalu jauh sehingga menolak datang. Sejumlah teguran telah dilayangkan kepada Bijuri namun tidak diindahkan. Bijuri juga tidak memenuhi undangan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara yang memintanya datang menjelaskan kenapa tidak terpenuhinya tugas mengajar sekaligus membahas bila ada keinginan pindah ke tempat lain.

Pihak kejaksaan menyatakan tidak ada alasan bagi terdakwa untuk tidak menjalankan tugasnya karena seluruh PNS harus siap ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah NKRI. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Barito Utara dengan Nomor : 713.1.5/28/LHP-RIKSUS/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Penyelewengan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Guru Terpencil Di SDN-1 Sampirang I, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, mengindikasikan adanya kerugian keuangan negara.

Dalam persidangan, mantan Kepala SDN-1 Sampirang I, Walto mengaku sekitar satu tahun menandatangani absensi kehadiran Bijuri karena diancam akan dibunuh bila tidak membantu proses pencairan gaji. Bijuri terjerat Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo UU No 20/2001 jo Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dalam pembelaannya, Bijuri melalui Robby Cahyadi selaku Penasihat Hukum menyatakan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran administrasi negara dan bukan tindak pidana korupsi. Secara administratif, Bijuri juga telah mendapat sanksi berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bijuri beralasan tidak mengajar lantaran sekolah tidak beroperasional secara layak dari 2016-2019 karena sudah tidak ada lagi warga yang tinggal di Desa Sampirang Ia

Vonis majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa, yang sebelumnya menuntut terdakwa selama 1 tahun 9 bulan penjara.

Terhadap putusan tersebut, terdakwa maupun jaksa penuntut umum (JPU) masih pikir-pikir untuk mengambil langkah hukum selanjutnya.

Sebagaimana diketahui kasus yang menyeret terdakwa Bijuri terungkap pada tahun 2021 lalu. Pria yang sudah dipecat sebagai guru pasca kasus tersebut terungkap itu diketahui mangkir dari tugasnya sejak Juli 2016 hingga November 2020.

Meskipun mangkir menjalankan kewajibannya sebagai pengajar di SDN 1 Sampirang, Teweh Timur, haknya tetap diterima. Ia mengambil gajinya melalui ATM.

Sejumlah teguran dilayangkan oleh atasannya, namun Bijuri tak menggubris. Panggilan untuk mengklarifikasi dirinya mangkir tak dipeduli. Alasannya mangkir karena sekolah tempatnya mengajar kejauhan.

Menariknya, dalam persidangan terungkap bahwa Bijuri pernah mengancam pimpinan sekolah tempatnya mengajar jika tidak membantu proses pencairan gaji. Wanto Kepsek SDN 1 Sampirang 1 mengakui bahwa dirinya pernah menandatangani absen Bijuri karena ancaman. (LM-001)